Pejabat Kita Butuh Media Training
(223): Mulailah berbicara dengan empati di ruang publik
Saya agak heran ketika banyak tayangan debat di televisi yang membahas tentang ucapan pejabat di media. Misalnya, ucapan nyeleneh Presiden tentang antek-antek asing atau respons mantan kepala Bakom, Hasan Nasbi, yang mengatakan, “Masak saja kepala babinya”, ketika kantor Tempo dikirimkan teror kepala babi. Akhirnya, media kita riuh karena ucapan para pejabat yang sembrono.
Di era ini, pejabat kita memang perlu mendapatkan pelatihan media (media training). Bukan untuk mewajibkan mereka membuat konten, melainkan agar mereka tahu bagaimana bersikap di ruang publik, utamanya di depan media.
Mereka harus sadar bahwa mereka adalah pejabat publik, bukan mas-mas pos ronda yang sedang menghabiskan waktu sambil bermain catur. Setiap kata yang dilontarkan akan menjadi kutipan di media. Semua kata yang terucap, seburuk apa pun kualitasnya, media akan menjadikannya kepala berita (headline). Berbeda dengan kita. Sebagai rakyat jelata, ingin berkata sebodoh apa pun, masa bodoh. Siapa yang peduli? Sebaliknya, ingin berkata sebaik dan sebagus apa pun, siapa yang peduli? Kita bukan siapa-siapa.
Bayangkan saja. Kurang sampah apa kalimat, “Yo ndak tau. Kok tanya saya.” Akan tetapi tetap dikutip oleh media hingga sekarang, kan? Sebagai pejabat, ucapan adalah perintah dan pembiaran adalah tanda persetujuan.
Pejabat publik tidak hanya bicara tentang kemampuan manajerial dalam menata kota dan gagasan tentang sebuah kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa memberikan optimisme di tengah masyarakat yang bisa dilakukan lewat media. Dugaan saya, hal ini yang kerap tertinggal atau terlewatkan dari pejabat di Indonesia.
Gaya candaan dan ucapan yang tidak terkontrol, gaya koboi-koboian, hingga kalimat yang nirempati kerap diucapkan, baik sengaja maupun tidak. Sialnya, hal yang barangkali dianggap sepele itu berdampak cukup besar di tengah masyarakat. Banyak diskusi hingga perdebatan yang terjadi di ruang publik karena mengomentari ucapan pejabat yang semrawut.
Tampaknya, pejabat kita memang tidak pernah menganggap kehadirannya di media sebagai tokoh publik menjadi penting. Tampaknya juga mereka luput untuk belajar bagaimana menjadi media darling dan humanis di depan kamera wartawan.
Get Afrizal Naufal Ghani’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Jika mereka telah melakukan media training, tidak akan mungkin ada kepala badan komunikasi pemerintah yang berbicara di media bahwa Singapura harus berterima kasih kepada Indonesia karena sebelum terjadi Karhutla, Indonesia telah mengirimkan oksigen kepada mereka. Jika mereka sadar pentingnya tampil di media, maka tidak mungkin ada gubernur yang menjawab pertanyaan tentang Karhutla dengan candaan, “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Itu tidak lucu.
Bagaimana dengan presiden kita? Lebih buruk lagi. Ke mana staf khusus bidang komunikasi dan badan komunikasinya? Kok bisa Presiden mengatakan “goblok” di podium resmi dan mengatakan “londo ireng” kepada para wartawan? Benar, ada saja wartawan yang memang bekerja untuk asing dan betugas sebagai penyelundup. Akan tetapi, alangkah baiknya jika informasi itu menjadi informasi belakang ruangan yang hanya diucapkan pada rapat terbatas dan informasi intelijen alih-alih disampaikan di ruang publik dan memantik kegaduhan di tengah masyarakat.
Mereka harus sadar jika setiap kata yang diucapkan akan menjadi kutipan media dan akan sulit untuk ditarik kembali. Itulah buruknya bahasa lisan, jika salah ucap, akan panjang dampaknya. Berbeda dengan bahasa tulisan yang cenderung dapat disunting sebelum diunggah.
Bagi saya, memilih untuk menjawab “seadanya” akan jauh lebih baik daripada memaksakan diri menjawab dengan lantaran buruk. Jika tidak tahu, cukup membalas dengan balasan normatif, “Untuk hal tersebut sedang kami kaji dan kami bahas dengan instansi terkait.” Cukup dan selesai.
Sudah barang tentu jawaban normatif dan singkat itu sangat menyebalkan untuk awak media. Sebagai mantan wartawan selama dua tahun, saya tahu persis jika jawaban narasumber yang panjang adalah harta karun bagi orang pers. Kita bisa membuat lebih dari satu berita dan mempermudah kita mencapai target dan KPI. Akan tetapi, jawaban normatif itu jauh lebih penting ketimbang jawaban asal bunyi, kan?
Media training juga diperlukan, bukan hanya tentang kesiapan pemerintah menghadapi awak media, melainkan juga tentang memahami dan menghargai teman-teman pers. Mereka sudah menunggu lama hingga mengemper di tempat jumpa pers, namun ketika jumpa pers dilaksanakan, mereka tidak mendapatkan informasi yang substansial. Ada lagi pejabat yang ketika momen wawancara cegat pintu (doorstop), sang pejabat justru bersikap arogan.
Pejabat perlu memahami bahwa media dan pers adalah salah satu pilar demokrasi, walau tidak secara resmi disebutkan oleh undang-undang. Percayalah, pejabat yang dapat menjadi media darling dan bersikap bijak di depan media adalah pejabat yang sangat didambakan saat ini.
Bapak Ibu sekalian, mulailah berbicara dengan empati. Terima kasih.
Terima kasih sudah memberikan komentar 💬dan tepukan👏. Kedua hal itu membuat saya senang, berharga, dan bersemangat berkarya lagi.
Kita juga bisa saling berbincang lewat pesan Instagram di akun @afrizalnaufal
