G30S & Sinema Indonesia di Tengah Pusaran Politik
Menilik dampak peristiwa G30S terhadap industri perfilman Indonesia di awal masa Orde Baru
Ditulis oleh Nigel Teguh, disunting oleh Richardus Krisna Dewandaru
Tanggal 30 September menjadi tanggal penting yang menyimpan sejarah kelam bagi Bangsa Indo-nesia. Hari ini, 60 tahun yang lalu, menjadi awal orde baru dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan dengan
diikuti genosida dan atau politicide terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Setidaknya 500 ribu hingga 1 Juta warga dibantai karena keterlibatan atau dianggap berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sayap PKI seperti GERWANI, para pekerja serikat buruh, ataupun masyarakat sipil keturunan Tionghoa, ateis, dihabisi demi berdirinya narasi baru Orba.
Konflik G30S turut menyasar LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), salah satu organisasi ‘kiri’ yang dibubarkan pasca G30S. Pada masa pemerintahan Soekarno, LEKRA menjadi organisasi yang berurusan dengan kebudayaan, termasuk film, meski menurut Sen dalam Indonesian Cinema: Framing the New World Order, LEKRA tidak terhubung langsung dengan industri perfilman di Indonesia.
Get Askterics’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
LEKRA di masa Orde Lama merupakan organisasi penjunjung NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Oleh karena itu, tujuan utama LEKRA di tahun 1956–1965 adalah untuk menolak impor film ‘imperialis kapitalis’, terutama film-film Amerika Serikat.
Gerakan penolakan terhadap film-film impor melahirkan organisasi PAPFIAS (Panitia Aksi Penggayangan Film Imperialis Amerika Serikat). Keanggotaan PAPFIAS terdiri dari 16 organisasi, yang mayoritas diisi oleh organisasi ‘kiri’ seperti LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia), Front Pemuda, LEKRA, dan SARBUFIS (Sarekat Buruh Film dan Sandiwara). Penolakan terhadap film impor pun berhasil dan Kementerian Perdagangan melarang segala bentuk film impor pada 16 Agustus 1964.
Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, semua organisasi di atas akhirnya dibubarkan oleh Orba dan para anggotanya ditangkap serta diadili.
Dua orang filmmaker ternama yang beraliran ‘kiri’ pun ditangkap. Sosok pertama adalah Basuki Effendy, sutradara film Si Pintjang (1951) yang merupakan anggota sekretariat Pimpinan Pusat LEKRA.
Sementara itu, sosok berikutnya adalah Bachtiar Siagian. Turang (1960), film yang disutradarainya, memenangkan 4 penghargaan FFI termasuk film terbaik. Film-film Siagian juga kerap berkeliling ke festival internasional. Namun, segala arsipnya dihancurkan karena keterikatannya dengan gerakan ‘kiri’. Turang baru bisa diputar tahun ini setelah arsipnya ditemukan di Rusia.
Kedua filmmaker tersebut diasingkan di Pulau Buru sampai 1979.
Gerakan 30 September berdampak panjang pada industri perfilman Indonesia. Perubahan dinamika politik hingga sosial, beserta kembalinya film impor setelah ketiadaan PAPFIAS menyebabkan film Indonesia kalah saing dengan film impor. Film-film Indonesia kala itu, terutama di tahun 1965 sampain 70-an, banyak menjadi propaganda karena funding yang didapatkan dari militer.
Dua film yang diproduksi oleh PFN (dulu PPFN atau Pusat Produksi Film Negara) digunakan untuk memuja-muja Soeharto. Janur Kuning (1980) menjadikan Soeharto pahlawan dalam Serangan Umum 1 Maret 1948. Kemudian, film Serangan Fajar (1982) mengangkat Soeharto sebagai pahlawan revolusi Indonesia.
Namun, hingga Serangan Fajar, belum ada film Indonesia yang mengangkat mengenai peristiwa G30S. Baru pada tahun 1982, PFN memproduksi film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984). Film tersebut menjadi film propaganda terbesar di Indonesia. Dengan biaya produksi 800 Juta Rupiah (atau setara 20 miliar di tahun ini), film ini menjadi tontonan wajib seluruh siswa di Indonesia. TVRI memutar film ini setiap tahun selama 14 tahun, hingga lengsernya Soeharto pada 1998.
Film menjadi sebuah medium yang ampuh dalam membentuk sejarah sebuah bangsa. Ia digunakan sebagai alat propaganda untuk melegitimasi kekuasaan dan menghancurkan segala yang berlawanan. Sejarah film dan industrinya di Indonesia ditulis oleh segelintir penguasa. Sikap kritis sangat diperlukan untuk menelusuri kembali sejarah yang dihapus secara paksa.
Referensi
Sen, K. (1994). Indonesian Cinema: Framing the New Order. Zed Books.
Sen, K., & Hill, D. T. (2007). Media, Culture, and Politics in Indonesia. Equinox Pub.
