Melabeli Pengkritik, Menghindari Kritik
Bagaimana kritik masyarakat dilabeli dengan istilah tertentu sehingga orang yang menyampaikan kritik justru diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Ada sesuatu yang ganjil dalam kehidupan demokrasi ketika orang yang menyampaikan kritik justru lebih banyak dipersoalkan daripada persoalan yang dikritiknya. Suara yang mempertanyakan kebijakan disebut provokasi. Ketidaksetujuan dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan. Sementara itu, orang yang berusaha mengungkap persoalan justru harus berhadapan dengan berbagai label yang dilekatkan kepadanya. Seolah-olah persoalan utama bukan lagi apa yang sedang terjadi, melainkan siapa yang berani membicarakannya.
Di sinilah bahasa memperlihatkan wajah politiknya. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan gagasan, tetapi juga untuk membentuk batas antara suara yang dianggap pantas dan suara yang dianggap mengganggu. Melalui pelabelan, kritik dapat kehilangan substansinya sebelum sempat diperdebatkan. Orang tidak lagi diajak memahami alasan di balik sebuah kritik, tetapi diarahkan untuk mencurigai orang yang menyampaikannya.
Dalam praktik komunikasi politik, pelabelan merupakan salah satu cara untuk membingkai suatu persoalan. Seseorang yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dapat dicap sebagai anti-pemerintah. Mereka yang menyuarakan ketidakpuasan dapat disebut provokator atau pembuat kegaduhan. Bahkan, kritik terhadap keputusan politik terkadang dipertentangkan dengan rasa nasionalisme, seolah-olah mencintai negara berarti harus menyetujui segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.
Padahal, pemerintah dan negara bukanlah dua hal yang sepenuhnya identik. Pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan yang dapat dikritik, dievaluasi, bahkan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, negara dan kepentingan masyarakat tidak semestinya ditempatkan sebagai sesuatu yang harus selalu dibela melalui pembenaran terhadap setiap kebijakan pemerintah. Menolak suatu kebijakan tidak otomatis berarti menolak negara. Mempertanyakan keputusan pejabat bukan berarti membenci tanah air. Justru, kritik dapat lahir dari kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut.
Persoalannya menjadi lebih rumit ketika bahasa digunakan untuk menggeser substansi kritik. Alih-alih menjawab persoalan yang disampaikan, perhatian publik justru diarahkan pada motif, identitas, atau latar belakang orang yang menyuarakannya. Kritik mengenai ketimpangan ekonomi, misalnya, dapat berubah menjadi perdebatan mengenai keberpihakan politik pengkritiknya. Pertanyaan mengenai kebijakan publik dapat dialihkan menjadi tuduhan bahwa seseorang sedang mencari sensasi atau menggiring opini. Akibatnya, persoalan yang semestinya dibicarakan justru tenggelam dalam perdebatan yang tidak menyentuh akar masalah.
Pola semacam ini memperlihatkan bagaimana bahasa dapat bekerja sebagai instrumen kekuasaan. Michel Foucault, melalui pemikirannya tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan wacana yang menentukan bagaimana sesuatu dipahami dan dinilai. Dalam konteks ini, pelabelan bukan sekadar persoalan pilihan kata. Ia dapat menjadi mekanisme untuk membangun persepsi tentang siapa yang dianggap benar, siapa yang dianggap menyimpang, dan suara siapa yang layak memperoleh tempat dalam ruang publik.
Get bulan kesepian’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Lebih jauh, praktik pelabelan tidak selalu berhenti pada pernyataan pejabat atau institusi yang memiliki otoritas. Ia dapat direproduksi oleh masyarakat sendiri. Kita dapat menemukan bagaimana perbedaan pandangan politik berubah menjadi pertengkaran identitas. Orang yang mengkritik pemerintah dianggap tidak memiliki rasa terima kasih, sementara mereka yang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tertentu dicurigai memiliki kepentingan tersembunyi. Pada akhirnya, masyarakat lebih sibuk mempertanyakan keberpihakan seseorang daripada menilai apakah argumen yang disampaikan memiliki dasar yang kuat.
Di sinilah budaya antikritik menemukan ruangnya. Ketika kesetiaan terhadap kelompok atau tokoh politik ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan bersama, kritik tidak lagi dipandang sebagai upaya memperbaiki keadaan, melainkan sebagai ancaman terhadap kelompok yang sedang dibela. Padahal, dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Tidak semua kritik harus benar, tetapi setiap kritik semestinya memiliki kesempatan untuk diuji melalui argumentasi, bukti, dan perdebatan yang terbuka.
Tentu, kebebasan berpendapat bukan berarti seseorang terbebas dari tanggung jawab atas perkataannya. Kritik tetap harus disampaikan dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan tanpa bukti, penyebaran fitnah, dan hasutan yang mendorong kekerasan bukanlah bentuk kritik yang dapat dibenarkan. Namun, tindakan yang memang melanggar hukum harus dibedakan dari kritik yang sekadar tidak menyenangkan bagi pihak yang dikritik. Ketidaknyamanan penguasa terhadap suatu pendapat tidak dengan sendirinya menjadikan pendapat tersebut sebagai ancaman.
Kita perlu memahami bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilihan umum, lembaga negara, atau kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga bergantung pada kesediaan pemegang kekuasaan untuk mendengar suara yang berbeda, termasuk suara yang mempertanyakan keputusan mereka. Ketika kritik terus-menerus dihadapi dengan stigma, masyarakat dapat mulai membatasi dirinya sendiri. Mereka mungkin tetap memiliki pendapat, tetapi memilih untuk diam karena khawatir dicap sebagai pembangkang, provokator, atau orang yang tidak nasionalis.
Pembungkaman semacam ini justru berbahaya karena tidak selalu terlihat sebagai larangan. Tidak ada larangan tertulis untuk berbicara, tetapi ada tekanan sosial yang membuat seseorang merasa lebih aman ketika memilih diam. Tidak ada perintah untuk berhenti mengkritik, tetapi pelabelan yang berulang dapat menciptakan kesan bahwa menyampaikan ketidaksetujuan merupakan tindakan yang patut dicurigai. Dengan demikian, bahasa tidak hanya membatasi cara seseorang berbicara, tetapi juga dapat memengaruhi keberaniannya untuk berpikir dan menyampaikan pendapat.
Oleh karena itu, kita perlu mengembalikan kritik pada tempatnya. Kritik bukan pengkhianatan, perbedaan pendapat bukan permusuhan, dan ketidaksetujuan bukan ancaman bagi persatuan. Jika sebuah kebijakan dianggap benar, jawablah kritik dengan alasan dan bukti. Jika sebuah tuduhan tidak berdasar, bantahlah melalui argumentasi. Jangan sampai pelabelan menjadi jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban.
Sebab, kekuasaan yang hanya bersedia mendengar persetujuan pada akhirnya akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui kesalahannya sendiri. Masyarakat yang terbiasa membungkam perbedaan juga berisiko kehilangan kemampuan untuk mengoreksi keadaan. Demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang selalu sepakat, melainkan masyarakat yang memiliki keberanian untuk bertanya dan ruang yang aman untuk menyampaikan ketidaksetujuan.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukanlah ketika seseorang berani mengkritik, melainkan ketika kritik dianggap sebagai sesuatu yang harus dicurigai sebelum isinya benar-benar didengarkan. Kita tidak sedang membangun kehidupan demokrasi apabila setiap suara yang berbeda harus terlebih dahulu membuktikan kesetiaannya. Sebab, mencintai negara tidak berarti harus membenarkan pemerintah, dan menjaga persatuan tidak berarti menghapus perbedaan.
Jangan sampai kita begitu sibuk melabeli orang yang mengkritik hingga lupa memeriksa apa yang sebenarnya sedang mereka kritik.
