Negara Tak Berhak Mengatur Rahim dan Testis Orang Miskin
oleh: Muhammad Fachri Muchtar
Di Indonesia, menjadi miskin berarti hidup dalam kecemasan berlapis. Tak sekadar soal penghasilan yang rendah, tetapi juga soal rentannya posisi tawar dalam relasi kuasa antara warga negara dan negara itu sendiri. Dalam posisi inilah, kebijakan wajib vasektomi yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sangat problematik.
Berdasarkan berbagai pemberitaan nasional, Dedi Mulyadi menyatakan ingin memaksa laki-laki dari keluarga miskin, untuk menjalani prosedur vasektomi jika ingin tetap mendapatkan bantuan sosial dan beasiswa bagi anak-anaknya. Alasan yang diajukan adalah untuk mengendalikan populasi dan mencegah siklus kemiskinan antargenerasi. Namun, dibalik retorika penanggulangan kemiskinan, kebijakan ini menyimpan watak diskriminatif dan bahkan represif.
Kebijakan ini bukan sekadar salah arah, tapi juga berbahaya. Ia menandai sebuah langkah ke arah kontrol tubuh yang tidak manusiawi, sebuah bentuk kebijakan eugenika dengan wajah baru. Dan seperti yang telah dibuktikan sejarah, eugenika bukanlah jalan menuju kesejahteraan, tetapi jalan menuju pelanggaran hak asasi manusia dan penghancuran martabat individu.
Kemiskinan Bukan Alasan untuk Menghilangkan Otoritas Tubuh
Setiap individu memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam hal keputusan reproduksi. Keputusan untuk melakukan kontrasepsi, baik itu pil, implan, suntik, IUD, vasektomi, atau tubektomi, haruslah dilakukan secara sadar, sukarela, dan berbasis informasi yang cukup. Tidak boleh ada paksaan, tekanan, atau manipulasi, apalagi yang bersumber dari negara.
Wacana vasektomi wajib bagi warga miskin pada dasarnya adalah bentuk kekerasan struktural. Ia meletakkan orang miskin dalam posisi dilematis: menyerahkan hak atas tubuhnya, atau kehilangan hak-hak dasar lainnya seperti akses pendidikan dan bantuan sosial. Ini adalah pemerasan yang dibungkus sebagai kebijakan publik.
Kita harus bertanya: mengapa hanya orang miskin yang dijadikan target? Mengapa bukan kebijakan edukasi dan pemberdayaan yang dikedepankan? Mengapa kontrol populasi hanya menyasar ke bawah, bukan ke seluruh lapisan masyarakat?
Di sini, negara bukan sedang menyelesaikan akar masalah kemiskinan, tetapi justru mengukuhkan prasangka bahwa “orang miskin terlalu banyak anak,” dan karena itu, mereka harus dikendalikan. Ini bukan hanya keliru secara logika kebijakan, tetapi juga merendahkan martabat manusia.
Total Fertility Rate (TFR) Kita Sudah Ideal
Salah satu alasan yang sering digunakan dalam wacana pengendalian penduduk adalah tingginya angka kelahiran. Namun, jika kita melihat data terkini, argumen ini tidak berdiri di atas dasar yang kuat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Total Fertility Rate (TFR) nasional Indonesia pada tahun 2020 (berdasarkan sensus penduduk 2020) berada di angka 2,18, mendekati angka pengganti ideal sebesar 2,1. Bahkan di Jawa Barat, TFR sudah berada di bawah angka nasional, yakni 2,11. Artinya, dari sisi demografis, Indonesia, khususnya Jawa Barat justru sedang menuju fase bonus demografi yang optimal.
Mendorong kebijakan radikal seperti wajib vasektomi di tengah tren TFR yang sudah menurun ini adalah langkah yang tidak proporsional. Tidak ada urgensi demografis yang mendesak untuk melakukan kontrol tubuh terhadap warga, apalagi hanya kepada warga miskin.
Alih-alih memperkuat hak dan kesejahteraan mereka, kebijakan ini justru akan menciptakan ketidakpercayaan, ketakutan, dan trauma berkepanjangan.
Belajar dari India: Ketika Eugenika Menjadi Alat Kekuasaan
Untuk memahami bahaya dari kebijakan seperti ini, kita bisa menengok ke India pada dekade 1970-an. Saat itu, Perdana Menteri Indira Gandhi, melalui putranya Sanjay Gandhi, mendorong program sterilisasi massal sebagai bagian dari kontrol penduduk. Program ini menyasar terutama pada laki-laki miskin dari kasta bawah dan komunitas marginal.
Sejarawan Gyan Prakash dalam bukunya Emergency Chronicles: Indira Gandhi and Democracy’s Turning Point menjelaskan bagaimana program ini dijalankan dengan kekerasan, penipuan, dan intimidasi. Para laki-laki dipaksa untuk disterilisasi sebagai syarat mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial. Klinik-klinik sterilisasi dibuka secara massal, dan kuota ditekan tinggi. Akibatnya, lebih dari 6 juta laki-laki disterilisasi dalam kurun waktu yang sangat singkat, banyak di antaranya tanpa persetujuan atau pemahaman penuh atas prosedur tersebut.
Apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemarahan massal, ketidakpercayaan terhadap negara meningkat drastis, dan pemerintah Indira Gandhi pun kehilangan legitimasi. Program ini tidak hanya gagal secara moral, tetapi juga gagal secara kebijakan. India tidak serta-merta mengatasi kemiskinan karena jumlah anak menurun. Justru program tersebut membuka luka sosial yang dalam hingga hari ini.
Get Fachri Muchtar’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Kita tidak boleh mengulangi kesalahan sejarah ini. Kebijakan publik tidak boleh mengambil jalan pintas yang melukai.
Hak Reproduksi adalah Hak Asasi
Setiap manusia, tanpa memandang kelas sosial, berhak atas pengambilan keputusan yang bebas dan bertanggung jawab terkait jumlah anak yang ingin dimiliki, jarak kelahiran, dan metode kontrasepsi yang digunakan. Ini adalah prinsip dasar hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam International Conference on Population and Development (ICPD) yang diselenggarakan di Kairo pada 1994 dan ditegaskan dalam berbagai deklarasi PBB.
Ketika negara mencabut hak ini dari sebagian warganya, khususnya mereka yang miskin dan rentan, negara sedang mengingkari kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi dan menjamin hak warganya secara setara. Bahkan, jika dilakukan secara paksa atau disertai tekanan ekonomi-politik, kebijakan semacam ini bisa masuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Lebih dari itu, pengaturan hak reproduksi secara otoriter menciptakan preseden berbahaya. Jika hari ini negara bisa mewajibkan vasektomi kepada laki-laki miskin demi bantuan sosial, maka tak tertutup kemungkinan esok negara bisa memaksa perempuan melakukan tubektomi, atau memaksa kelompok tertentu untuk tidak punya anak atas nama ‘kepentingan umum’.
Ini adalah jalan menuju negara yang menormalisasi kekuasaan atas tubuh, dan itu tidak boleh kita biarkan.
Biarkan Individu Memilih: Negara Cukup Memberikan Informasi, Bukan Paksaan
Program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya adalah program edukasi dan pemberdayaan. Ia lahir dari semangat untuk memberikan pilihan kepada individu dan keluarga agar bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk mengatur, apalagi mengendalikan jumlah anak atau memaksakan metode tertentu.
Baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki hak dan peran dalam pengambilan keputusan reproduksi. Namun, semua itu harus didasarkan atas kesadaran, bukan kewajiban. Negara cukup berperan dalam menyediakan informasi yang akurat, layanan kesehatan yang terjangkau, dan akses yang merata terhadap semua jenis alat kontrasepsi. Negara tidak boleh mengintervensi kehendak pribadi dengan iming-iming bantuan sosial atau ancaman sosial-ekonomi.
Ketika negara memaksa orang miskin menjalani vasektomi, yang sebenarnya dilakukan bukan hanya paksaan atas tubuh, tetapi juga pengingkaran terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan. Sebab, keputusan tersebut tidak diambil dari ruang yang setara, melainkan dari ruang ketimpangan: antara yang kuat dan yang lemah, antara yang punya kuasa dan yang hanya bisa tunduk.
Dalam negara demokratis, tidak ada ruang untuk kebijakan yang mengobjektifikasi warganya seperti itu.
Kemiskinan, Ketakutan, dan Ketidakhadiran Negara
Untuk memahami mengapa beberapa orang miskin memiliki banyak anak, kita juga perlu menggeser cara pandang. Keith Payne dalam bukunya The Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live, and Die menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang angka penghasilan, tetapi tentang persepsi kekurangan, keterancaman, dan ketiadaan kontrol terhadap masa depan.
Bagi banyak orang miskin, anak-anak adalah sumber makna, harapan, bahkan proteksi sosial. Dalam kondisi di mana negara sering absen, memiliki banyak anak bukan semata keputusan reproduktif, tetapi juga keputusan survival. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukanlah pencegahan kelahiran, tetapi kehadiran negara dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan jaminan sosial.
Kebijakan wajib vasektomi gagal memahami realitas ini. Ia bersandar pada asumsi keliru bahwa kemiskinan disebabkan oleh banyaknya anak, padahal seringkali banyak anak adalah akibat dari kemiskinan yang struktural dan kronis. Maka, solusi satu-satunya adalah menghadirkan negara dalam bentuk yang lebih adil dan berpihak, bukan sebagai penindas yang datang hanya untuk memaksa dan mengambil.
Tolak Politik Tubuh, Bangun Politik Kesejahteraan
Sudah terlalu lama warga miskin menjadi sasaran empuk kebijakan yang setengah hati, terburu-buru, dan penuh prasangka. Mereka dijadikan objek kebijakan, bukan subjek perubahan. Rencana kebijakan wajib vasektomi bagi kepala keluarga miskin di Jawa Barat adalah bukti terbaru dari kecenderungan ini.
Jika pemerintah betul-betul ingin memutus rantai kemiskinan, maka yang dibutuhkan adalah kebijakan yang memuliakan, bukan yang mengontrol. Edukasi yang menyadarkan, bukan program yang memaksa. Bantuan sosial yang menguatkan, bukan syarat yang merendahkan.
Negara tidak boleh menjadi aktor yang menjajah tubuh warganya. Negara seharusnya menjadi pelindung hak, bukan perampas kuasa.
Menjadi miskin bukan berarti kehilangan hak atas tubuh, atas masa depan, atas anak-anak, dan atas keputusan sendiri. Keadilan sosial yang sejati hanya bisa terwujud jika kita menolak segala bentuk paksaan yang merendahkan harkat manusia, siapa pun dia, dan di mana pun dia berada.
