Brengsek. Sejak Kapan Mencintai Negeri Sama Dengan Mencintai Rezim?

kerfanoia

3 min read

·

20 hours ago

--

Share

Jangan sampai kita begitu takut kehilangan pemimpin, sampai lupa bahwa yang seharusnya tidak boleh kehilangan masa depannya adalah rakyat.

Press enter or click to view image in full size

Brengsek.

Sungguh, brengsek.

Ada sesuatu yang semakin sulit dipahami dari keadaan negeri ini.

Bukan hanya tentang betapa banyak persoalan yang tak kunjung selesai, tetapi juga tentang orang-orang yang masih begitu bersemangat membela pemerintah, seolah tidak ada satu pun hal yang patut dipertanyakan.

Setiap kegagalan punya alasan, setiap kebijakan punya pembenaran, dan setiap kritik dianggap sebagai bentuk kebencian. Katanya pemerintah punya strategi. Katanya semua sedang berproses.

Tai! Kalau memang ada strategi besar yang sedang dijalankan, mengapa rakyat selalu diminta menjadi pihak yang paling banyak bersabar dan menjadi korban?

Kita sudah melihat penderitaan orang-orang kehilangan nyawa, keluarga kehilangan orang-orang tercinta, dan masyarakat yang harus menanggung akibat dari kebijakan yang tidak kunjung dievaluasi. Penanganan yang lambat, persoalan pelanggaran HAM yang belum tuntas, serta kekerasan aparat terhadap warga sipil seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti sejenak dan bercermin. Belum lagi kepentingan oligarki yang masih memiliki tempat dalam lingkaran kekuasaan.

Padahal, bagi kebanyakan orang, persoalan negeri ini bukan sekadar perdebatan politik di televisi atau adu argumen di media sosial. Ada kehidupan yang harus terus dijalani. Ada pekerja yang berangkat pagi dan pulang malam dengan penghasilan yang belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada orang tua yang harus menghitung ulang uang belanja, menunda kebutuhan sendiri, atau memikirkan biaya sekolah anaknya. Pajak tetap menjadi kewajiban, sementara upah sering kali tidak sebanding dengan biaya hidup yang harus ditanggung. Kemiskinan struktural masih membuat banyak orang kesulitan memperbaiki kehidupannya. Bagi sebagian rakyat, memikirkan masa depan lima tahun ke depan adalah kemewahan. Mereka bahkan masih harus memikirkan bagaimana caranya bertahan sampai esok hari.

Ironisnya, di tengah kehidupan yang semakin berat itu, kita terus mendengar tentang pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan. Tetapi kemajuan macam apa yang hanya terdengar megah dalam pidato, sementara sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya? Pajak dipungut atas nama kepentingan bersama, tetapi apakah manfaatnya benar-benar kembali kepada mereka yang membayarnya?

Di sinilah aku sulit memahami cara sebagian orang mencintai negeri ini. Mereka begitu mudah menyamakan negara dengan pemerintah, seolah keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mengkritik presiden dianggap membenci Indonesia. Mempertanyakan kebijakan dianggap tidak mendukung pembangunan. Menolak keputusan yang merugikan masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan. Betapa sempitnya cara berpikir seperti itu. Sejak kapan mencintai sebuah negeri mengharuskan kita menutup mata terhadap kesalahan orang-orang yang memimpinnya?

Barangkali sebagian dari mereka memang belum merasakan dampaknya secara langsung. Selama pekerjaan masih tersedia, kebutuhan keluarga masih terpenuhi, dan kehidupan masih berjalan seperti biasa, penderitaan orang lain terasa begitu jauh. Mereka punya cukup waktu untuk berdebat tentang strategi pemerintah, sementara ada orang-orang yang bahkan tidak punya kemewahan untuk memikirkan apa yang akan terjadi bulan depan.

Padahal, jabatan bukanlah hak milik. Kekuasaan bukan warisan, apalagi alasan untuk memperlakukan rakyat sesuka hati. Ada mandat yang diberikan dan ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Mereka yang duduk di pemerintahan bukanlah tuan atas kehidupan rakyatnya. Rakyatlah tuannya. Rakyat yang memberikan kepercayaan, membayar pajak, menjalankan kewajiban, dan menggantungkan masa depannya pada keputusan orang-orang yang mereka pilih untuk mengurus negeri ini.

Rakyat tidak seharusnya hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan dalam pemilihan umum. Rakyat tetap berhak mengawasi, mengkritik, menolak, bahkan menjadi oposisi ketika pemerintah berjalan menjauh dari kepentingan masyarakat. Oposisi bukan musuh negara. Kritik bukan pengkhianatan. Dan pemerintah bukan sesuatu yang harus selalu dibela, apalagi ketika kebijakannya justru menyengsarakan orang-orang yang seharusnya dilayani.

Apa jadinya sebuah negeri ketika tidak ada lagi yang berani mengawasi kekuasaan? Ketika semua orang hanya boleh memuji, sementara mereka yang mempertanyakan dianggap sebagai ancaman? Kekuasaan yang tidak diawasi akan mudah lupa kepada siapa ia seharusnya bertanggung jawab. Pada akhirnya, negeri ini perlahan berubah menjadi milik mereka yang punya kuasa, sementara rakyat hanya menjadi penonton atas keputusan yang menentukan hidup mereka.