Orang Desa Nggak Pakai Dolar (Tapi Cabai Mereka Pakai)
Siapa yang kemarin scroll TikTok terus nemu potongan video Prabowo bilang “mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa nggak pakai dolar”? Buat yang belum tau, itu pidato beliau di Nganjuk pas peresmian 1.061 Koperasi Desa Merah Putih tanggal 16 Mei kemarin. Konteksnya rupiah lagi loyo banget sampai nembus Rp17.500 per dolar, publik mulai panik, dan Pak Prabowo merespon dengan kalimat yang harus diakui sebenarnya iya juga.
Kedengaran membumi. Tepuk tangan pecah. Viral.
Dan dari sisi politik komunikasi gw paham banget kenapa kalimat itu dipilih. Menteri Keuangan Pak Purbaya bahkan ngebackup dengan bilang “itu untuk menghibur rakyat aja”. Juru bicara Gerindra bilang itu cara komunikasi sederhana biar masyarakat nggak panik. Oke fine, gw nggak ngomongin niatnya. Niat baik tentu kita percaya.
Tapi sebagai mahasiswa yang udah 3 kali ganti judul . gw pernah nyusun skripsi bab 1–3 tentang exchange rate pass-through di Indonesia (curhat dikit), gw cuman mau bilang satu hal:
Pernyataan itu, secara ekonomi, bullshit.
Petani Memang Bayar Pupuk Pakai Rupiah, Tapi…
Coba kita bayangin bareng-bareng. Pak Tani di Nganjuk pergi ke toko tani buat beli pupuk urea. Dia bayar pakai rupiah. Bener. Ibu-ibu di warung beli minyak goreng pakai rupiah. Bener. Nelayan beli solar pakai rupiah. Bener juga. Nggak ada cerita orang desa ngeluarin lembaran USD buat beli cabai di pasar.
Jadi pernyataan Pak Prabowo secara harfiah memang benar.
Masalahnya, hidup nggak bekerja di level “siapa megang mata uang apa”. Hidup bekerja di level harga. Dan harga itu kebentuk dari struktur biaya yang panjang banget rantenya.
Pupuk yang dibeli Pak Tani tadi? Bahan bakunya impor. Indonesia masih impor gas alam, fosfat, dan kalium dalam jumlah besar buat produksi pupuk. Dibayar pakai apa? Dolar. Solar yang dipake nelayan? Indonesia masih net importir BBM. Dibayar pakai apa? Dolar. Bahkan tepung terigu di mi instan favorit warga desa, gandumnya 100 persen impor dari Australia, Ukraina, atau Kanada. Dibayar pakai apa? Yes, dolar lagi.
Data BPS sendiri nunjukin pada Januari–Februari 2026, impor bahan baku/penolong Indonesia tembus US$29,40 miliar. Impor barang modal US$9,10 miliar. Ini bukan angka kecil. Ini artinya struktur produksi kita masih nemplok kuat ke dolar, dan begitu rupiah melemah, biaya produksi naik. Begitu biaya produksi naik, harga jual naik. Begitu harga jual naik, yang nanggung di ujung paling akhir adalah — tebak siapa — Pak Tani, Bu Warung, dan Mas Nelayan.
Yang Bikin Kalimat Itu Berbahaya: Inflasi Itu Nggak Satu Wajah
Nah ini bagian yang gw (pernah) lagi teliti dan menurut gw penting banget buat dijelasin ke publik.
Banyak orang ngebayangin inflasi itu satu angka. “Inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen”. Selesai. Padahal Bank Indonesia sendiri membagi inflasi jadi tiga komponen, dan ketiganya punya karakter beda banget:
Pertama, inflasi inti (Maret 2026: 2,52%). Ini harga-harga yang stabil dan persisten. Contohnya emas, biaya pendidikan, jasa kesehatan, pakaian, elektronik. Yang ngegerakin ini: nilai tukar, ekspektasi inflasi, interaksi permintaan-penawaran.
Kedua, volatile food (Maret 2026: 4,24%). Ini harga pangan yang sering bergejolak. Beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, sayur. Yang ngegerakin ini: cuaca, gagal panen, distribusi, dan — surprise — juga harga pangan global plus nilai tukar.
Ketiga, administered prices (Maret 2026: 6,08% — paling tinggi cuy!). Ini harga yang diatur pemerintah. Bensin, tarif listrik, gas LPG, tarif angkutan, air PDAM. Yang ngegerakin ini: kebijakan pemerintah, tapi juga harga minyak dunia yang dibayar pakai dolar.
Get sangpengelana’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Lihat pola yang sama? Ketiga-tiganya, walaupun sumbernya beda, semuanya kena pengaruh dolar dengan jalur masing-masing. Inflasi inti kena lewat barang impor dan ekspektasi. Volatile food kena lewat impor bahan pangan dan bibit. Administered prices kena lewat impor BBM dan beban subsidi negara.
Jadi kalau ada yang bilang “tenang aja, orang desa nggak pakai dolar” pertanyaan jujur gw: yakin nih bawang merah di pasar desa nggak akan naik kalau rupiah tembus Rp18.000? Yakin BBM nggak akan disesuaikan? Yakin tarif angkutan ke pasar kecamatan nggak ikut naik?
Yang Lebih Parah Lagi: Asimetri
Riset-riset terbaru tentang exchange rate pass-through di ASEAN (Widarjono dkk 2023, Pham dkk 2023, Syamad & Handoyo 2023) nemuin satu pola yang konsisten dan agak ngeselin:
Dampak depresiasi rupiah ke harga itu lebih kuat dan lebih cepat dibanding dampak apresiasi.
Artinya gini. Pas rupiah melemah dan biaya impor naik, perusahaan-perusahaan cepet banget naikin harga jual. Pas rupiah menguat dan biaya impor turun, perusahaan-perusahaan lambat banget nurunin harga — atau bahkan nggak diturunin sama sekali. Yang naik gampang, yang turun susah.
Indonesia bahkan termasuk negara dengan derajat pass-through tertinggi di kawasan ASEAN, lebih tinggi dari Malaysia dan Filipina. Jadi kita ini bukan negara yang tahan banting terhadap gejolak kurs. Kita justru salah satu yang paling cepat ngerasain dampaknya.
Dan asimetri ini paling kerasa di komponen mana? Yes, di yang paling deket sama hidup harian rakyat: pangan dan harga yang diatur pemerintah. Bukan di emas atau elektronik — yang justru lebih banyak dibeli kelas menengah perkotaan.
Jadi ironinya, orang desa justru kelompok yang paling sensitif terhadap pelemahan rupiah, bukan yang paling kebal. Mereka nggak punya hedging, nggak punya tabungan dolar, nggak punya portofolio saham yang bisa rebalancing. Yang mereka punya cuma daya beli rupiah, dan daya beli itulah yang pertama kali tergerus.
Jangan Bermimpi Mengubah Dunia, Kalau…
Gw selalu percaya bahwa pesan yang baik harus dibangun di atas asumsi yang jujur. Niat menenangkan rakyat itu mulia dan gw setuju banget. Tapi menenangkan dengan cara menyederhanakan masalah struktural jadi candaan psikologis, itu yang gw nggak setuju.
Ibarat dokter yang bilang ke pasien diabetes “tenang aja Pak, kan Bapak nggak makan gula pasir, Bapak cuma makan nasi”. Secara harfiah benar. Secara medis ngaco. Karena nasi juga jadi gula di dalam tubuh.
Pesan yang lebih jujur menurut gw harusnya seperti yang dikemukakan Prof. Syafruddin Karimi dari Unand: “desa tidak boleh menanggung dampak dolar sendirian.” Itu pesan yang ngakuin bahwa masalahnya nyata, sekaligus nawarin komitmen untuk melindungi
Karena di akhirnya, kebijakan publik itu kayak life purpose. Kedengaran gagah kalau jargonnya gede “kemandirian ekonomi nasional”, “berdiri di atas kaki sendiri”, “hilirisasi”. Tapi orang-orang menilai kita dari hal yang mendasar dan langsung kerasa di sekitar mereka. Apakah cabai di pasar masih terjangkau. Apakah ongkos angkot ke sekolah masih sama. Apakah harga pupuk masih masuk akal buat petani kecil.
Mau punya purpose sebesar apapun — mengubah Indonesia, menjadikan kita negara maju 2045 nggak ada gunanya kalau promise dasarnya nggak dipenuhi. Jadi sebelum kita bermimpi besar tentang ekonomi yang lepas dari dolar, mungkin kita harus jujur dulu sama diri sendiri:
Indonesia hari ini, suka atau nggak suka, masih hidup di ekonomi global yang denyutnya dolar. Orang desa memang nggak megang dolar. Tapi cabai, bensin, dan pupuk mereka pakai.
Dan tugas negara bukan ngeyakinin mereka bahwa dolar nggak ada. Tugas negara adalah memastikan dolar itu nggak nyiksa mereka.
Maybe.
Tulisan ini didasarkan pada mantan calon penelitian penulis tentang Asymmetric Exchange Rate Pass-Through terhadap inflasi inti, volatile food, dan administered prices di Indonesia. Data referensi: BI (Maret–April 2026), BPS (2026), Widarjono et al. (2023), Pham et al. (2023), Syamad & Handoyo (2023).
