Myanmar dan ASEAN dalam Dilema Diplomasi di Tengah Krisis Politik
Halo, HI’ers!
Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah organisasi regional menghadapi masalah politik yang terjadi di salah satu negara anggotanya sendiri? Situasi ini bisa kita lihat dalam hubungan Myanmar dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar menghadapi krisis politik yang berkepanjangan dan berdampak pada hubungan negaranya dengan komunitas internasional, termasuk ASEAN. Menariknya, meskipun masih berstatus sebagai anggota ASEAN, keterlibatan perwakilan politik tingkat tinggi Myanmar dalam sejumlah pertemuan penting organisasi tersebut dibatasi. Kondisi ini kemudian memunculkan persoalan baru ketika upaya memperbaiki hubungan diplomatik kembali menjadi perhatian. Lantas, mengapa hubungan Myanmar dan ASEAN menjadi rumit, dan apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui pendekatan diplomatik tersebut?
Krisis Politik Myanmar dan Upaya Memperbaiki Hubungan dengan ASEAN
Myanmar sebenarnya bukan negara baru dalam ASEAN. Negara ini telah bergabung sejak 23 Juli 1997 dan menjadi bagian dari kerja sama regional Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Namun, situasi berubah setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 dan menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu demonstrasi, perlawanan terhadap militer, dan konflik bersenjata yang terus berkembang. Kondisi ini bukan hanya menjadi persoalan dalam negeri Myanmar, tetapi juga tantangan bagi negara-negara ASEAN yang selama ini berupaya menjaga stabilitas dan kerja sama di kawasan.
Sebagai tanggapan, para pemimpin ASEAN menyepakati Five-Point Consensus atau Konsensus Lima Poin pada April 2021 sebagai upaya membantu menyelesaikan krisis Myanmar. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog antara pihak-pihak yang terlibat, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait. Sayangnya, pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan karena kekerasan dan konflik masih berlangsung. ASEAN kemudian membatasi partisipasi perwakilan politik tingkat tinggi Myanmar dalam sejumlah pertemuan penting, sambil terus mendorong adanya kemajuan dalam penerapan kesepakatan tersebut.
Perkembangan terbaru terlihat ketika Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, melakukan kunjungan dua hari ke Malaysia pada 7–8 Oktober 2026 dan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena Anwar menyatakan bahwa Malaysia akan berupaya mendukung keterlibatan kembali Myanmar dalam ASEAN. Selain membahas hubungan regional, keduanya juga membicarakan kerja sama ekonomi dan pemulangan warga negara Myanmar yang berada di Malaysia. Namun, kunjungan ini bukan berarti Myanmar telah kembali berpartisipasi secara penuh dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Anwar juga menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak serta-merta berarti pengakuan terhadap pemerintahan Myanmar. Peristiwa ini menunjukkan adanya upaya untuk membuka kembali ruang komunikasi dengan Myanmar, meskipun persoalan politik dan konflik di negara tersebut masih menjadi perhatian.
Dilema ASEAN antara Diplomasi dan Penyelesaian Krisis Myanmar
Upaya memperbaiki hubungan dengan Myanmar membuat ASEAN berada dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, menjaga komunikasi dengan pemerintah yang berkuasa dapat menjadi jalan untuk membuka dialog dan mencari peluang penyelesaian konflik. Dalam hubungan internasional, diplomasi tidak selalu berarti menyetujui tindakan pihak yang diajak berunding. Sebaliknya, komunikasi justru dapat digunakan untuk menyampaikan tekanan, membangun kesepahaman, dan mendorong perubahan. Jika hubungan benar-benar terputus, kesempatan untuk memengaruhi perkembangan situasi melalui perundingan juga bisa semakin terbatas. Namun, di sisi lain, membuka kembali ruang diplomasi tanpa melihat kemajuan dalam penyelesaian krisis dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap ASEAN. Jika hubungan antarpemerintah kembali membaik sementara kekerasan masih berlangsung, apakah langkah tersebut benar-benar membawa Myanmar lebih dekat kepada perdamaian?
Persoalan ini semakin menarik jika dikaitkan dengan prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi salah satu dasar hubungan antarnegara ASEAN. Prinsip tersebut menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan urusan domestik setiap negara anggota. Akan tetapi, ketika krisis politik menimbulkan konflik berkepanjangan dan penderitaan bagi masyarakat, ASEAN juga dihadapkan pada tuntutan untuk menunjukkan perannya dalam menjaga perdamaian kawasan. Di sinilah tantangannya: ASEAN perlu mempertahankan hubungan dengan Myanmar, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan upaya penyelesaian konflik. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN juga memiliki kepentingan dalam mendorong pelaksanaan Konsensus Lima Poin dan mendukung langkah-langkah diplomatik yang dapat membuka ruang dialog serta memperluas akses bantuan kemanusiaan.
Pada akhirnya, persoalan Myanmar menunjukkan bahwa diplomasi tidak cukup hanya dilihat dari pertemuan yang terlaksana atau hubungan antarpemimpin yang kembali terjalin. Hal yang lebih penting adalah apakah upaya tersebut mampu membawa perubahan nyata bagi situasi di Myanmar. Berkurangnya kekerasan, terbukanya dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat menjadi tanda bahwa diplomasi mulai memberikan hasil. ASEAN memang perlu menjaga persatuan kawasan, tetapi persatuan tersebut juga perlu berjalan bersama upaya menyelesaikan krisis yang masih berlangsung. Sebab, mempertahankan hubungan regional dan mendorong perdamaian seharusnya bukan dua tujuan yang saling meniadakan.
Get KOMAHI UNTAN’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Nah, menurut kalian, HI’ers, apakah membuka kembali ruang diplomasi dengan Myanmar merupakan langkah yang diperlukan untuk mendorong perdamaian, atau justru berisiko memberikan penerimaan politik kepada pemerintah yang berkuasa tanpa menyelesaikan persoalan di dalam negeri? Menurut kalian, bagaimana ASEAN seharusnya bersikap ketika prinsip non-intervensi berhadapan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan menjaga stabilitas kawasan?
Penulis : Angelika Galuh Surya Wijayanti
Editor : Angelika Galuh Surya WIjayanti
