Integritas dari Wilayah Pabean
Aksioma Penanggalan Privilese, Hukum Spreekdelict, dan Taktik Kontra-Negara Said Hamid Sadok Assor
Jangan Membantu Menegakkan Tirani
Tirani membutuhkan sekrup yang patuh untuk menjalankan mesin birokrasinya. Mereka membutuhkan guru untuk menjinakkan pikiran rakyat. Mereka membutuhkan kepala lingkungan untuk memantau kepatuhan fiskal. Jika Anda memegang posisi itu, Anda adalah sekrup tirani. Cara melawannya adalah dengan menolak peran tersebut.
Pada pertengahan tahun 1920, Said Hamid Sadok Assor memiliki semua alasan untuk tetap patuh. Ia adalah bagian dari elit terdidik pribumi di Ternate. Di usianya yang menginjak 41 tahun, ia memegang posisi sosial yang mapan. Ia adalah seorang hulponderwijzer — guru sekolah pemerintah kolonial yang digaji stabil oleh Kompeni. Lebih dari itu, ia memegang posisi feodal-administratif sebagai wijkmeester (kepala lingkungan/kampung).
Sistem kolonial memberi Hamid Assor kenyamanan materi dan status sosial. Sebagai imbalannya, ia hanya perlu memastikan anak-anak pribumi tumbuh menjadi kawula yang penurut, dan warga kampungnya rajin membayar pajak kepala.
Namun, ia melihat Raden Mas Gondhojoewono mengambil keputusan radikal: menolak mutasi ke Papua dan mengundurkan diri secara terbuka dari dinas pabean. Keteladanan moral menguji integritas Hamid Assor. Ia menolak menjadi sekrup pemeras tenaga rakyat.
Get Ollie Kubali’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Ia melayangkan surat pengunduran diri resmi dari korps guru kolonial dan menanggalkan jabatannya sebagai wijkmeester. Ia keluar dari lingkaran kenyamanan. Ia memilih miskin secara sadar demi berdiri bersama kaum kuli panggul pelabuhan yang bertelanjang dada. Aksioma pertamanya jelas: untuk menghancurkan sistem, Anda harus terlebih dahulu memutus ketergantungan hidup Anda dari kas penguasa.
Bicara Atas Nama Massa yang Dibungkam
Tirani selalu menggunakan instrumen hukum untuk mengunci mulut Anda. Mereka menciptakan aturan pidana spreekdelict — delik pidato — untuk menangkap siapa saja yang berani menyuarakan kebenaran secara terbuka. Siasat melawannya bukan dengan diam, melainkan dengan mengorganisasi taktik perlindungan hukum yang licik.
Setelah menanggalkan seragam pegawai, Hamid Sadak Assor bersama Gondhojoewono dan J.A. Dengah membangun aliansi revolusioner pertama: Triumvirat Pabean. Otoritas kolonial mengira pergerakan akan lumpuh tanpa uang duka dari organisasi tandingan Neratja Ternate.
Hamid Assor mengambil peran sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Presiden Taktis partai. Ia merangsek masuk ke kampung-kampung di Ternate Selatan. Tanpa menggunakan kata-kata menghasut yang bisa dijerat hukum spreekdelict, ia menggunakan nalar dingin.
Ia membongkar kedok bantuan duka Neratja Ternate secara forensik. Ia mengedukasi para kuli bahwa uang duka dari kas maskapai KPM itu hanyalah taktik kosmetik untuk membeli kepatuhan buruh agar pundak mereka tetap bersedia dicambuk kerja rodi tanpa upah.
Di bawah bimbingannya, gedung pertemuan di Kampung Makassar diubah pada malam hari menjadi laboratorium indoktrinasi politik. Kaum wanita ditarik aktif ke panggung pergerakan. Anak-anak kuli dihimpun ke dalam wadah Semoet Merah. Mereka dilatih membaca Manifesto dan bertindak sebagai kurir klandestin bawah tanah. Ketika tirani mengunci mulut para pemimpinnya, biarkan anak-anak buruh yang meneriakkan pekik perlawanan di lorong-lorong kota.
Tegakkan Pengadilan Rakyat Anda Sendiri
Ketika pengadilan formal negara (Landraad) diubah menjadi alat penindasan untuk memenjarakan korban yang menuntut hak upahnya, maka kepatuhan terhadap yurisdiksi pengadilan tersebut adalah bentuk bunuh diri massal. Dirikan hukum tandingan Anda sendiri.
Pertengahan tahun 1921, Hamid Sadok Assor mengeksekusi garis taktis Komunis Internasional (Komintern) Moskow secara presisi di wilayah kepulauan. Langkah paling radikal yang menghancurkan wibawa hukum Pax Neerlandica adalah pendirian Majelis Pengadilan Perdata Mandiri bagi rakyat pribumi.
